Periksa Meteran/Instalasi Listrik Anda (Part 2)

Pic : www.ardikaya.wordpress.com

Nyambung cerita beberapa hari lalu:

Pada Jumat (14/10) meteran sudah kembali dipasang. Buat yang males buka link, saya flashback singkat : pada Selasa (11/06), rumah kontrakan kami didatangi petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dari hasil pemeriksaan, KWh-meter (meteran) kami dinyatakan diperlambat. Akibatnya, sore itu juga petugas membawa meteran kami ke kantor PLN Deli Tua. Plus, esok harinya kami harus mengurus masalah itu ke sana.

Sore hari itu, suami saya (BJ) langsung menelpon ibu S, selaku pemilik rumah. Berhubung ibu S bekerja, maka esok harinya beliau tidak bisa ikut ke kantor PLN. Ibu S minta tolong suami saya menguruskan masalah ini sembari minta dikabari perkembangan informasi. Suami saya berangkat cukup gasik ke kantor PLN. Tapi sampai siang belum memberi kabar sehingga saya tanya via Whatsapp.

T : Bisa senyum atau gawat nih?

J : Gawat. Ntar sore/malam kita ke rumah Bu S

Wedewww.... gimana nih gawatnya? Tapi saya nggak ngejar cerita detail via WA. Toh ntar sore pasti diceritain. Dan beneran memang gawat : perusakan KW-h meter itu mengakibatkan denda Rp 10.5 juta.

Weiksssss.....

Lebih gawat lagi kalau kami harus membayar. Sementara posisi kami hanya sebagai pengontrak yang baru empat bulan menghuni rumah. Sore itu juga kami ke rumah bu S menyampaikan berita ini. Bu S juga shock melihat besaran angka yang tertera di “surat cinta” dari PLN. 

Saya sih percaya kalau bukan ibu S yang merusak meteran. Sebab, ibu S tidak pernah mendiami rumah ini, artinya ibu S tidak ada masalah dengan besarnya tagihan PLN. Kalau pas kosong (tak ada yang mengontrak), ibu S tinggal bayar biaya bebannya saja. Apa untungnya ibu S merusak properti sendiri? 

Ditilik dari kronologisnya, tagihan tak wajar bermula dari tahun 2015. Itu adalah penghuni sebelum kami. Tapi ibu S pun tak bisa memastikan siapa pelakunya. Sebab di kurun waktu itu, ada nama pak B selaku pengontrak resmi. Namun, oleh pak B, kontrakan dialihkan ke orang lain tanpa memberi tahu ibu S terlebih dulu.  

Parahnya lagi, kata bu S, si penghuni terakhir itu juga pergi sembari meninggalkan tagihan air sebesar Rp 350 ribu. Duuuh... siapa yang nggak jengkel kalau ketemu kejadian kayak gini?  Pelajaran banget nih, mana tahu suatu saat punya kontrakan. Haha, punya rumah aja belum sudah ngayal punya kontrakan *ngayal mah sah-sah saja ^-^*

Petang itu juga kami ikut Bu S ke rumah Pak T, seorang pegawai PLN. Mana tahu Pak T bisa menolong, memberikan cara agar denda lebih ringan. Atau setidaknya kasih pencerahan, mesti gimana. Kami masih sama-sama blank soal ini.

Ternyata soal denda, Pak T nggak bisa menolong. Menurut Pak T, sekarang-sekarang ini PLN memang sedang gencar-gencarnya melakukan razia pelanggaran pemakaian listrik. Ditambah lagi, mulai dari razia hingga pengurusan di kantor PLN juga diawasi. Jadi, sulit untuk menyiasati perkara ini. Apalagi di saat-saat gencar razia pungutan liar seperti hari-hari ini. Satu-satunya cara ya harus membayar denda. 

*Ya memang sih, kalau sudah niat cari celah, mungkin bakalan ketemu juga meski risikonya cukup tinggi.*  

Puji Tuhan, ibu S memilih jalan yang lurus saja. Menurut Pak T, besaran denda tak hanya dihitung dari besarnya tagihan dan lamanya pelanggaran seperti dugaan kami. Tapi juga dihitung dari besaran daya terpasang dan tipe pelanggaran. Sekalipun baru mencuri selama satu bulan, kalau pelanggarannya dianggap berat, dendanya tetap besar.

Hari Kamis-nya, BJ dan bu S ke kantor PLN. Di sana akhirnya dicapai kesepakatan, pembayaran denda dilakukan secara mencicil. Pembayaran pertama (bulan ini) Rp 3,5 juta. Sisanya dicicil selama 10 kali dengan cara terikut dalam tagihan rekening listrik.  Tanggung-jawab penuh ibu S selaku pemilik rumah membuat saya simpatik terhadap beliau. Dalam beberapa kasus yang saya baca, ada lho pemilik rumah yang tak mau tahu ketika terjadi persoalan seperti ini.

Sebelum ini, saya nyaris tak peduli berita tentang pelanggaran pemakaian listrik. Satu-satunya berita pelanggaran pemakaian listrik yang saya masih ingat hanyalah kasus Daeng Azis. Itu loh, mantan jawara Kali Jodo, Jakarta. Tahu masalah itu juga karena berita penertiban Kali Jodo waktu itu kan lumayan ramai. Akibat pelanggaran listrik, Daeng Azis dipenjara dan dikenai denda ratusan juta rupiah. 

Tapi kalau belum kena sendiri mah baca berita/dengar juga sambil lewat saja. Gara-gara masalah ini, jadilah saya googling, baca sana-baca sini. Weiiih, ternyata buanyak banget berita soal penertiban listrik. Saya-nya saja yang selama ini nggak pernah perhatian *belum kena masalah sih*. Bahkan, setelah posting tulisan pertama, seorang teman lalu cerita kalau kantor suaminya juga barusan kena razia P2TL. Dendanya Rp 64 juta!Fiuuuuuh... Di artikel lain, denda pelanggaran listrik bisa sampai angka miliaran rupiah!! Ini sih bukan pengguna listrik untuk rumah tangga, tapi listrik untuk usaha.

Salah satu artikel sharing yang menurut saya cukup mencerahkan ada di sini nih.  Si empunya blog, Mas Aswin, menceritakan mamanya yang kena denda Rp 11 juta. Tapi tak berhenti pada bete,  Mas Aswin rela bersusah-payah menelusuri dasar hukum P2TL. Bahkan beliau juga sudah bersiap melakukan judicial review atas aturan tersebut. (Namun judicial review batal diajukan karena mama Mas Aswin tak jadi dikenai denda)

Kasus pelanggaran listrik ini menjadi lebih rumit ketika penghuni rumah bukanlah pelaku perusakan meteran/instalasi. Jika semisal pemilik rumah/usaha memang adalah pelaku, ya sudah, itu mudah. Denda/pidana adalah konsekuensi dari tindakannya. Tapi bagaimana jika kasusnya seperti di kami? Dari kejadian kemarin kan, suami yang tanda tangan di berita acara razia. Lalu, kami diminta untuk diskusi dengan pemilik rumah. Bersyukur pemilik rumah bersedia menanggung denda sebagai konsekuensi kerusakan propertinya. Kalau semisal beli rumah second dan ternyata kemudian pembeli terkena denda gara-gara pelanggaran listrik yang dilakukan pemilik rumah sebelumnya??

m

pic : indonesia.coconuts.com

Dari sebuah artikel yang saya baca, ketika pemilik rumah sebelumnya tak peduli, mau tak mau pembeli rumah harus bertanggung jawab jika tak mau listriknya diputus. Dalam kasus seperti ini, pelanggan memang dalam posisi lemah. Sebab, listrik sudah menjadi kebutuhan primer dan hanya bisa disediakan oleh PLN. Memang sih ada beberapa perkecualian, seperti daerah tertentu yang menggunakan listrik tenaga alternatif atau daerah-daerah ekslusif yang punya pembangkit listrik sendiri. Kalau rumah tangga biasa, gimana coba menyediakan listrik secara mandiri? Berbeda dengan masalah air. Kalau air dari Perusahaan Air Minum diputus, kita masih bisa bikin sumur bor, misalnya.

Dari blog Mas Aswin ditulis, ada cara untuk melawan PLN di kasus ini, yakni  melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).  Lewat badan ini, beberapa penggugat menang atas perkaranya melawan PLN. Tapi yah, bagi sebagian orang, mungkin tak tahu atau merasa ribet untuk berurusan dengan masalah hukum seperti ini. Jadi terpaksa-lah membayar denda (rasanya nggak mungkin ya membayar denda dengan sukarela, apalagi sukacita :D).

Kalau ingin listrik tetap mengalir, denda tetap harus dibayar. Ini berbeda dengan kasus keterlambatan membayar. Di mana tiga bulan berturut-turut tak membayar, listrik diputus tanpa konsekuensi pidana (cmiiw). Sedangkan di kasus ini, berita acara di kertas warna pink adalah sekaligus sebagai pemanggilan pertama. Jika abai, akan ada panggilan selanjutnya. Jika masih abai juga, akan ada panggilan lagi. Lupa sih, berapa kali panggilan susulan. Pokoknya, kalau tetap mengabaikan urusan ini, maka masalah akan masuk wilayah pidana. (Ohh, makanya  Daeng Azis sampai masuk penjara..)

Jadi mengambil pelajaran gara-gara kejadian ini.

Pertama, walaupun banyak cara untuk mencuri listrik, lebih baik nggak usah deh. Memang sih, setiap bulan bayarnya irit. Tapi begitu kena razia, dueeeeng langsung deh denda guede. Belum lagi risiko kebakaran gara-gara instalasi listrik yang diutak-utik. Di atas alasan tersebut adalah poin penting yang sering kita ajarkan pada anak-anak : mencuri itu dosa ^_^

Kedua, jika dalam posisi  sebagai pengontrak/pembeli rumah second, ada baiknya memeriksa meteran/instalasi listrik lebih dulu sebelum mengambil keputusan. Sebagai orang awam, mungkin akan sulit untuk tahu kalaupun ada pelanggaran di instalasi listrik. Biar aman dan jelas, bisa kok minta tolong ke petugas PLN. Ya memang sih, agak terasa kurang kerjaan. Tapi ini penting untuk antisipasi kasus serupa di kemudian hari. Nggak enak banget kan kalau kena kasus seperti ini sementara pemilik rumah kontrakan atau pemilik rumah sebelumnya nggak mau tahu sama sekali.

Ketiga, sebaliknya dalam posisi pemilik rumah kontrakan/penjual rumah second, jelaskan keadaan meteran/instalasi listrik yang baik pada pengontrak/pembeli. Biar lebih sahih, baiknya juga memanggil petugas PLN sebagai pihak yang punya kompetensi menjelaskan hal ini. Pun saat menerima pengembalian kunci (dalam usaha kontrakan), ada baiknya meteran/instalasi listrik dicek sebelum yang pamit :)

Dengan tips di atas, akan jelas siapa yang harus bertanggung-jawab ketika terjadi pelanggaran listrik. Mending kalau seperti kasus kami yaa... pemilik rumah sangat koperatif. Tapi kalau beli rumah second dan di kemudian hari kena razia listrik, sementara si pemilik rumah sebelumnya tak mau bertanggung-jawab. Bukannya seperti peribahasa mendapat durian runtuh, melainkan seperti tertimpa durian runtuh dalam artian sebenarnya:

PASTINYA SAKIT BANGEEEET!

Berbagi :