Setengah Beres Urusan Pilpres

Ale dan Elo sih belum punya hak pilih :)

Saat berita tata cara pindah pilih viral di media maupun grup WhatsApp, aku berpikir untuk mengurus ini. Secara, aku tinggal di pinggiran Medan tapi KTP masih Jawa Tengah. Jadi, kalau mau berpartisipasi dalam pesta demokrasi, ya harus mengurus form A5 sebagai syarat pindah tempat nyoblos. Sepertinya berita itu sudah viral sejak Januari. Tapi, niat untuk mengurusnya baru aku realisasikan 14 Maret --yang jelas sudah mepet deadline ^-^.

Informasi pertama yang aku baca, deadline pengurusan pindah tempat nyoblos adalah tanggal 17 Februari. Tapi kemudian ada lagi berita kalau deadlinenya tanggal 17 Maret. Ya udin, makin leha-lehalah dalam menunda-nunda. Eh sebenernya nggak sepenuhnya menunda-nunda sih. Sebab bahkan sejak tahun lalu, aku sudah bilang emak/kakak di kampung, minta tolong nanti diuruskan form pindah pilih. Tapi mungkin karena aku salah istilah, yakni aku bilang minta “undangan nyoblos,” (bukannya bilang form  A5), jadi dijawab mereka kalau undangannya belum diantar ke rumah.  Geje banget ya kan dirikuuh :D.

Sejak Januari, ada dua hingga tiga kali nanyain ini, tapi jawabannya sama (ya jelaslah). Sampai kemudian tanya sepupuku yang adalah PPS di sana. Tapi dia ternyata juga nggak ngeh soal form A5. Lagipula, baru minggu kemarin aku tanya dia. Ntar malah telat kalau minta diurusin di sana. Jadi ya udah, aku memutuskan buat ke KPU Kota Medan saja.

Pilpres lima tahun lalu, aku dan BJ sudah mengalami pindah pilih ini. Waktu itu kami masih tinggal di Pematangsiantar. Tapi waktu itu, kami nggak mengurus sendiri. Seingatku ada petugas yang datang ke rumah untuk mendata lalu nempelin stiker-tanda-sudah-di-data di kaca depan. Entah karena waktu itu kebijakannya memang seperti itu, atau karena kami cukup baik bermasyarakat (kenal tetangga-tetangga yang ngurus pemilu), atau karena kami punya teman di KPUD Kota Siantar. Pokoknya semudah itu, nggak perlu inisiatif pribadi sama sekali.

Dengan pindah pilih lintas provinsi, jelas saja kami cuma punya hak pilih presiden. Di TPS nggak dapat surat suara caleg kota hingga nasional maupun anggota DPD. Simpel, nggak banyakan surat suara yang mesti dicoblos hahahaha. Etapi karena tetangga-an sama tim sukses seorang caleg, kami juga dibagi amplop uang. Hedeeeeeuh.... Ya maksud tetangga ini sih “baik” (tanda kutip tentunya). Jalankan tugas sesuai tupoksi dan dahulukan bagi ke orang-orang yang dikenal. Kalau sudah begini ini piye coba? 

Sering pekewuh (sungkan) yang kental ala orang Jawa itu masih bangeeet di aku. Idealisme tolak uang suap itu tertelan rasa sungkan sama tetangga. Bersyukurnya eike bukan pejabat publik atau petugas KPK yaaa... Akhirnya jadi ikutan menjalankan praktik umum, terima uangnya, nggak coblos orangnya (lha wong memang nggak punya hak pilih caleg hehehe). Seingatku, waktu itu si duit buat jajan bareng-bareng (sigh).

Kembali ke cerita.

Meski sudah berulang-kali baca soal mekanisme pindah pilih, jujur ada beberapa hal yang aku masih bingung. Jadi sebelum gerak cari form A5 aku tanya-tanya dulu sama teman yang di KPUD Siantar. Kupikir aku juga bisa minta form A5 di PPS, jadi kan nggak perlu ke KPU. Tapi ternyata kalau statusnya kayak aku (pegang KTP luar kota, bahkan luar provinsi), nggak bisa urus A5 di PPS tapi mesti ke KPUD setempat. Beda halnya kalau semisal aku pemegang KTP Kota Medan dan aku mau coblos di daerah lain, aku bisa minta ke PPS sesuai alamat KTP.

Ya sudah, akhirnya cocokkan jadwal sama BJ dan baru bisa Kamis minggu ini. Kami berangkat sekitar pukul 13.00 dari rumah ke KPUD di Jalan Kejaksaan. Sama-sama belum ngerti posisi kantor KPUD, kami sempat terlewat dan harus muter lagi. Hari itu, masih banyak juga orang yang mengurus pindah pilih. Tapi nggak terlalu padat sih. Kami langsung ke meja pertama (di teras) yang dijaga sama petugas yang ternyata masih anak-anak SMA dan mahasiswa semester awal. Mungkin mereka dihire sama KPUD (nggak nanyak soal ini). 

Nggak ada pelayanan ramah ala petugas hotel atau teller bank. Malah ada yang mukanya jutek. Aku dan BJ sih cuek aja. Tapi ada seorang bapak yang nggak suka dengan sikap mereka dan langsung kasih “ceramah” soal tata krama. Yah mungkin mereka sudah capek kerja dari pagi. Plus juga masih terhitung para belia yang belum diajari profesionalitas kerja.

Di meja itu, NIK kami dicek, sudah masuk Daftar Pemilih Tetap atau belum. Sewaktu di rumah, aku sudah coba cek statusku di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id dan www.sidalih3.kpu.go.id tapi situsnya enggak bisa kebuka di hapeku. Yakin aja sih sudah terdaftar karena pas mudik Desember lalu sempat sekilas ngobrol soal ini sama seorang perangkat desa. Hasil cek petugas, aku dan BJ memang sudah masuk DPT. Jadi kami langsung dikasih form A5. Tapi karena nggak bawa fotokopi KTP, kami mesti keluar dulu buat fotokopi. Di rumah aku sudah siapin Kartu Keluarga, eh ternyata malah nggak terbawa. Padahal, baca-baca syarat minta form A5 mesti bawa KTP dan KK. Tapi ternyata nggak masalah nggak bawa KK (syukurlah).

BJ absen sebelum pulang

Selesai di situ, kami diarahkan ke meja dalam untuk menyerahkan form A5 dan mengisi buku absen. Kami disarankan datang Sabtu untuk menyelesaikan urusan form A5 ini. Setelah itu, nanti kami tinggal mengurus ke PPS. Makanya judulnya setengah beres ya hahaha...soalnya memang belum sepenuhnya beres.

Btw, sebenernya masih belum yakin ntar bisa bener-bener beres atau enggak. Masalahnya, kami memilih mengurus di KPUD Kota Medan dengan alasan alamat tempat kerja BJ. Padahal, secara domisili kami tinggal di pinggiran Medan yang sudah masuk area administratif Kabupaten Deli Serdang. Tapi mengurus ke KPUD Kota Medan jelas lebih dekat dibandingkan mesti mengurus ke Lubuk Pakam (ibukota Deli Serdang). Kayak gini ya dilema banyak warga perbatasan. Lebih dekat mengurus ke tetangga daripada ke daerah sesungguhnya.

Ya mudah-mudahan saja nggak ada masalah. Jadi kami bisa kembali berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Aku sih memang nggak (atau belum?) tertarik terlibat aktif berpolitik. Bahkan, sekedar menyinggung tentang politik pun aku masih enggan. Terutama kalau di sosial media sih, karena kalau sudah ngomong politik, sosmed itu bisa kejam sekali. Dan aku belum siap dengan itu hahaha.

Meski demikian bukan berarti aku apolitis. Walaupun nggak concern banget, aku tetap mengikuti berita-berita politik. Aku nggak mau sepenuhnya cuek karena hidup sehari-hari kan tetap terhubung dengan isu politik. Bagaimanapun aku bagian dari rakyat yang terdampak positif maupun negatif dari berbagai kebijakan politik (atau dipolitisasi ^-^).

Sebagian orang tidak mau menggunakan hak pilihnya sebagai sikap politik. Sebagian lainnya karena males ngurus atau sudah ngurus tapi ada hambatan prosedural. Aku sendiri memutuskan untuk memilih dan masih menunggu besok untuk tahu, hak pilihku bisa digunakan atau tidak.  

    

UPDATE :

Sabtu pagi, (16/3) aku dan BJ kembali ke KPUD Kota Medan untuk ambil form A5 dengan tanda tangan Ketua KPUD. Masih lumayan banyak orang yang mengurus pindah pilih, tapi nggak padat sih. Aku dan BJ nggak perlu antre panjang buat ambil form A5. Tinggal urusan mengurus ke PPS di kelurahan tujuan. Sebenernya sih, bisa kapan saja ke PPS (tapi disarankan jangan pas hari-H pemilu, mending urus sebelum 19 April). Sayangnya, setelah sempat dibingungkan oleh GPS, kami menemukan kantor kelurahan dalam kondisi tertutup dan sepi. Rupanya hari Sabtu mereka libur. Dan sampai update ini, kami belum kesana lagi hihihi.

Jadi wan-kawan, untuk urusan pindah pilih sudah lewat batas waktu ya... Buat yang kepengin menggunakan hak pilih di luar daerah tempat terdaftar, mau nggak mau jadi golput. Tapi kalau sekedar nggak masuk DPT dan tidak pindahtempat, masih bisa milih kok. Syaratnya : sudah punya KTP elektronik. Nanti, oleh petugas akan dimasukkan ke Daftar Pemilih Khusus dan hanya bisa mencoblos satu jam sebelum pemungutan suara ditutup.   

Berbagi :